Presiden, Tak Tercatat Presiden

by Senjakala Adirata



Syafruddin Prawiranegara, atau juga ditulis Sjafruddin Prawiranegara . Lahir di Banten, 28 Februari 1911 dan wafat pada tanggal 15 Februari 1989 adalah pejuang pada masa kemerdekaan Republik Indonesia yang juga pernah menjabat sebagai Presiden/Ketua PDRI (Pemerintah Darurat Republik Indonesia) ketika pemerintahan Republik Indonesia di Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda saat Agresi Militer Belanda II 19 Desember 1948.

Syafrudin Prawiranegara pernah menjadi Presiden di jaman darurat yang kemudian dikenal dengan PDRI. Orang yang merangkap empat posisi sekaligus: Ketua PDRI, Menteri Pertahanan,Menteri Luar Negeri dan Menteri Penerangan. Ditemani wakilnya Mr. T. M. Hassan, Wakil Ketua PDRI, Menteri Dalam Negeri merangkap Menteri Agama (sekedar tahu, bila presiden dan wakil presiden berhalangan. maka posisi pemerintahan dikendalikan oleh menlu, mendagri dan menhan) Tak ketahuan rimba nasib kepahlawanananya. Bayangkan, orang yang harus menyelamatkan Pemerintahan Darurat tersebut harus kucing-kucingan dengan NICA melintasi pegunungan dan belantara hutan Sumatra yang tak bersahabat waktu itu.

Pada awal tahun 1958, PRRI/PDRI berdiri akibat ketidakpuasan terhadap pemerintah karena ketimpangan-ketimpangan sosial yang terjadi dan pengaruh komunis (terutama PKI) yang semakin menguat. Syafruddin diangkat sebagai Presiden PRRI yang berbasis di Sumatera Tengah. Tapi dihari tuanya hanya menjadi takmir masjid kecil di Tanjung Priok. Itupun dengan status larangan berkhotbah dari rezim Suharto saat itu. Sebuah ironi. Apalagi untuk ukuran besarnya pengorbanan, jasa dan tauladan etos kepahlawanan yang dia berikan.

Berbeda dengan sikap Sukarno. Yang pada menjelang agresi militer Belanda ke II pada pertengahan Desember 1948. Berpidato dengan disiarkan corong RRI agar bangsa indonesia melawan Belanda. Bahkan dia bersumpah berkali-kali untuk bersama-sama rakyat untuk memimpin gerilya. Namun, disaat Belanda benar-benar datang fakta berkata lain. Sukarno memilih menyerah. Sudirman tetap pada pendiriannya.Yakni melakukan gerilya. Meski sebagian ginjal dan paru2nya membusuk. Dan Syafrudin membawa lari kabinet darurat beserta dokumen kenegaraan ke hutan belantara Sumatra. Dari sinilah awal PRRI berdiri.

Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (biasa disingkat dengan PRRI) merupakan sebuah gerakan koreksi dari daerah akibat ketimpangan pembangunan antara pusat (Jakarta) dengan daerah-daerah lain, dan semakin kuatnya cengkraman PKI terhadap kekuasaan melalui Presiden Soekarno. Gerakan koreksi ini mencapai puncaknya tanggal 15 Februari 1958 dengan keluarnya ultimatum dari Dewan Perjuangan di Padang, Sumatra Barat.

Semua tokoh PRRI adalah para pejuang kemerdekaan, pendiri dan pembela NKRI. Sebagaimana ditegaskan Ahmad Husein dalam rapat Penguasa Militer di Istana Negara April 1957; Landasan perjuangan daerah tetap Republik Proklamasi dan berkewajiban untuk menyelamatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta.
Namun, gerakan koreksi atau gerakan penyelamatan negara yang tumbuh di daerah-daerah itu dipukul habis Pusat (Jakarta) dengan mengerahkan pasukan darat, laut dan udara ke Sumatra Tengah dan Sulawesi Utara, sebuah pengerahan pasukan militer terbesar yang pernah tercatat di Indonesia.

Sampai sekarang, gerakan koreksi dari daerah ini masih selalu kelam. Dan di dalam buku-buku sejarah Indonesia selalu disebutukan bahwa PRRI adalah gerakan pemberontakan, dan gerakan anti Jawa. Namun sejarah akan selalu berhasrat untuk terus diluruskan.
Kabinet PRRI
Kabinet PRRI terdiri dari:

• Mr. Sjafruddin Prawiranegara sebagai Perdana Menteri merangkap Menteri Keuangan,
• Dahlan Djambek sebagai Menteri Dalam Negeri, kemudian diserahkan kepada Mr. Assaat Dt. Mudo,
• Maluddin Simbolon sebagai Menteri Luar Negeri,
• Prof. Dr. Soemitro Djojohadikoesoemo sebagai Menteri Perhubungan dan Pelayaran,
• Moh. Syafei sebagai Menteri PPK dan Kesehatan,
• J.F Warouw sebagai Menteri Pembangunan,
• Saladin Sarumpaet sebagai Menteri Pertanian dan Perburuhan,
• Muchtar Lintang sebagai Menteri Agama,
• Saleh Lahade sebagai Menteri Penerangan,
• Ayah Gani Usman sebagai Menteri Sosial,
• Dahlan Djambek sebagai Menteri Pos dan Telekomunikasi setelah Mr. Assaat sampai di Padang